Breaking News
light_mode
Beranda » Ekspor-Impor » Beras SPHP Melimpah Tapi Harga Masih Goyang? Ini Penjelasan Bulog

Beras SPHP Melimpah Tapi Harga Masih Goyang? Ini Penjelasan Bulog

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Kam, 26 Mar 2026
  • visibility 28
  • comment 0 komentar

Di tengah wacana impor beras yang sempat menggemparkan masyarakat, harga beras di berbagai daerah masih terlihat fluktuatif. Meski stok beras dalam negeri melimpah, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah didistribusikan, harga di pasar tradisional belum sepenuhnya stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan pemerintah untuk menyediakan beras SPHP cukup efektif?

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga beras medium di DKI Jakarta pada awal Maret 2021 tercatat sebesar Rp9.800 per kilogram. Namun, harga tersebut mulai naik hingga mencapai Rp9.878 per kilogram pada 9 Maret. Di Bandung, harga beras juga stabil di kisaran Rp9.683 per kilogram hingga 17 Maret. Sementara itu, harga beras premium tercatat stabil di kisaran Rp11.683 per kilogram.

Meskipun demikian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa harga beras tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung naik. Ia menampik isu bahwa harga beras turun setelah adanya wacana impor beras sebanyak 1,5 juta ton. “Kalau dibilang harga turun, harga tidak turun, malah naik,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual.

Namun, meski harga beras tidak turun, banyak masyarakat merasa bahwa harga tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga gabah di tingkat petani. Menurut Lutfi, harga gabah mengalami penurunan karena kualitas yang buruk akibat curah hujan yang tinggi sejak awal tahun. “Harga gabah turun karena Bulog tidak bisa membeli gabah yang kadar airnya lebih tinggi, sedangkan petani punya pengering,” katanya.

Petani menjual gabah di pasar tradisional

Berdasarkan rencana pemerintah, sebanyak 1,5 juta ton beras SPHP akan digelontorkan mulai bulan ini hingga Juli 2025. Dalam rangka menstabilkan harga beras, beras SPHP akan didistribusikan ke wilayah-wilayah dengan harga beras yang tinggi. Daerah dengan harga beras rendah atau stabil tidak menjadi prioritas untuk menghindari anjloknya harga di daerah tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, dengan distribusi sebanyak 250 ribu ton pada Juni-Juli. “Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief. Distribusi beras SPHP ini bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan beras yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM akan menerima sebanyak 10 kilogram (kg) beras per bulannya.

Harga beras SPHP ditetapkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Di zona 1, HET beras medium adalah Rp12.500/kg, meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 memiliki HET sebesar Rp13.100/kg, yaitu Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sedangkan zona 3 memiliki HET sebesar Rp13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.

Distribusi beras SPHP oleh Bulog ke pasar ritel modern

Menurut Arief, penyaluran beras SPHP dilakukan saat masa panen raya habis karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam. Namun, hal ini tidak sepenuhnya membantu menurunkan harga beras di pasar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut. “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

Dengan adanya beras SPHP yang melimpah, diharapkan dapat membantu menurunkan harga beras di pasar. Namun, faktor-faktor seperti curah hujan, kualitas gabah, dan distribusi yang tidak merata tetap menjadi tantangan besar dalam upaya menstabilkan harga beras.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah dengan harga beras tinggi. Dengan penyaluran beras SPHP yang tepat sasaran, diharapkan harga beras dapat segera stabil dan tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peluang UMKM Masuk Rantai Pasok Global Melalui Program Hilirisasi: Strategi dan Manfaat

    Peluang UMKM Masuk Rantai Pasok Global Melalui Program Hilirisasi: Strategi dan Manfaat

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kekayaan budaya yang khas, UMKM berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Salah satu cara untuk memperkuat posisi UMKM di peta ekonomi global adalah melalui program hilirisasi. Program ini membuka peluang bagi […]

  • Ide Bisnis Sampingan yang Cocok untuk Wanita Karir

    Ide Bisnis Sampingan yang Cocok untuk Wanita Karir

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Di tengah kesibukan pekerjaan kantoran, banyak wanita karir mencari peluang untuk menambah penghasilan melalui bisnis sampingan. Tidak hanya memberikan pemasukan tambahan, bisnis sampingan juga bisa menjadi sarana untuk mengasah keterampilan dan membangun jaringan. Berikut ini beberapa ide bisnis sampingan yang cocok untuk wanita karir. 1. Menjadi Reseller atau Dropshipper Salah satu cara terbaik untuk memulai […]

  • Pemahaman Mendalam tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

    Pemahaman Mendalam tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi besar, terus berupaya mengoptimalkan kebijakan ekonomi agar mampu menjawab tantangan masa depan. Kebijakan ekonomi adalah kerangka kerja yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatur dan memandu arah […]

  • Industri Perkebunan Kelapa Sawit Mengalami Peningkatan Produksi di Q3 2025

    Industri Perkebunan Kelapa Sawit Mengalami Peningkatan Produksi di Q3 2025

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, menjadi kabar gembira bagi sektor pertanian dan perekonomian nasional. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2024, industri ini kembali menunjukkan tanda-tanda pemulihan, terutama setelah musim kering yang berdampak pada produksi sebelumnya mulai mereda. Dengan berbagai faktor pendukung seperti perbaikan iklim, kebijakan […]

  • Ekspor Besi dan Baja Tetap Jadi Kontributor Utama Nonmigas di Indonesia

    Ekspor Besi dan Baja Tetap Jadi Kontributor Utama Nonmigas di Indonesia

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Indonesia terus memperkuat sektor industri nonmigas, khususnya dalam bidang ekspor. Salah satu komoditas yang menjadi andalan adalah besi dan baja. Meski menghadapi tantangan dari impor yang masuk secara besar-besaran, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, besi dan baja telah menjadi salah satu kontributor utama dalam meningkatkan nilai ekspor negara. Berdasarkan […]

  • Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 yang Harus Diketahui

    Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 yang Harus Diketahui

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 yang Harus Diketahui Pada tahun 2022, aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 sebelumnya menyebutkan bahwa JHT hanya bisa dicairkan ketika pekerja mencapai usia 56 tahun atau pensiun. Namun, setelah mendapat penolakan dari berbagai kalangan pekerja dan serikat buruh, […]

expand_less