Breaking News
light_mode
Beranda » Ekspor-Impor » Beras SPHP Melimpah Tapi Harga Masih Goyang? Ini Penjelasan Bulog

Beras SPHP Melimpah Tapi Harga Masih Goyang? Ini Penjelasan Bulog

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Kam, 26 Mar 2026
  • visibility 275
  • comment 0 komentar

Di tengah wacana impor beras yang sempat menggemparkan masyarakat, harga beras di berbagai daerah masih terlihat fluktuatif. Meski stok beras dalam negeri melimpah, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah didistribusikan, harga di pasar tradisional belum sepenuhnya stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan pemerintah untuk menyediakan beras SPHP cukup efektif?

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga beras medium di DKI Jakarta pada awal Maret 2021 tercatat sebesar Rp9.800 per kilogram. Namun, harga tersebut mulai naik hingga mencapai Rp9.878 per kilogram pada 9 Maret. Di Bandung, harga beras juga stabil di kisaran Rp9.683 per kilogram hingga 17 Maret. Sementara itu, harga beras premium tercatat stabil di kisaran Rp11.683 per kilogram.

Meskipun demikian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa harga beras tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung naik. Ia menampik isu bahwa harga beras turun setelah adanya wacana impor beras sebanyak 1,5 juta ton. “Kalau dibilang harga turun, harga tidak turun, malah naik,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual.

Namun, meski harga beras tidak turun, banyak masyarakat merasa bahwa harga tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga gabah di tingkat petani. Menurut Lutfi, harga gabah mengalami penurunan karena kualitas yang buruk akibat curah hujan yang tinggi sejak awal tahun. “Harga gabah turun karena Bulog tidak bisa membeli gabah yang kadar airnya lebih tinggi, sedangkan petani punya pengering,” katanya.

Petani menjual gabah di pasar tradisional

Berdasarkan rencana pemerintah, sebanyak 1,5 juta ton beras SPHP akan digelontorkan mulai bulan ini hingga Juli 2025. Dalam rangka menstabilkan harga beras, beras SPHP akan didistribusikan ke wilayah-wilayah dengan harga beras yang tinggi. Daerah dengan harga beras rendah atau stabil tidak menjadi prioritas untuk menghindari anjloknya harga di daerah tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, dengan distribusi sebanyak 250 ribu ton pada Juni-Juli. “Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief. Distribusi beras SPHP ini bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan beras yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM akan menerima sebanyak 10 kilogram (kg) beras per bulannya.

Harga beras SPHP ditetapkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Di zona 1, HET beras medium adalah Rp12.500/kg, meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 memiliki HET sebesar Rp13.100/kg, yaitu Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sedangkan zona 3 memiliki HET sebesar Rp13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.

Distribusi beras SPHP oleh Bulog ke pasar ritel modern

Menurut Arief, penyaluran beras SPHP dilakukan saat masa panen raya habis karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam. Namun, hal ini tidak sepenuhnya membantu menurunkan harga beras di pasar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut. “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

Dengan adanya beras SPHP yang melimpah, diharapkan dapat membantu menurunkan harga beras di pasar. Namun, faktor-faktor seperti curah hujan, kualitas gabah, dan distribusi yang tidak merata tetap menjadi tantangan besar dalam upaya menstabilkan harga beras.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah dengan harga beras tinggi. Dengan penyaluran beras SPHP yang tepat sasaran, diharapkan harga beras dapat segera stabil dan tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Integrasi QRIS Memperluas Ekosistem Pembayaran Bank: Tren Terkini dan Dampaknya

    Integrasi QRIS Memperluas Ekosistem Pembayaran Bank: Tren Terkini dan Dampaknya

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 406
    • 0Komentar

    Dalam era digital yang semakin pesat, sistem pembayaran nasional mengalami transformasi besar-besaran. Salah satu inovasi terkini yang menarik perhatian adalah integrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke dalam berbagai platform pembayaran, termasuk di sektor ritel dan layanan keuangan. Hal ini tidak hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem pembayaran bank yang lebih inklusif […]

  • Defisit Transaksi Berjalan Indonesia Tahun 2024

    Defisit Transaksi Berjalan Indonesia Tahun 2024

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 327
    • 0Komentar

    Defisit Transaksi Berjalan Diprediksi Tetap Terkendali Hingga Akhir Tahun Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya dengan memastikan defisit transaksi berjalan tetap dalam kisaran yang terkendali hingga akhir tahun. Prediksi ini muncul setelah Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I-2024 mengalami defisit sebesar US$ 6 miliar. Namun, BI […]

  • Program Pengawasan Kepatuhan Pajak UMKM Terus Diperluas: Apa yang Perlu Diketahui?

    Program Pengawasan Kepatuhan Pajak UMKM Terus Diperluas: Apa yang Perlu Diketahui?

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika perekonomian nasional, pemerintah terus memperkuat kebijakan pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perluasan program pengawasan kepatuhan pajak UMKM. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh UMKM memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman tentang […]

  • Indonesia Menjadi Rumah Bagi 20 Persen Perusahaan Fintech di ASEAN: Tren dan Perkembangan Terkini

    Indonesia Menjadi Rumah Bagi 20 Persen Perusahaan Fintech di ASEAN: Tren dan Perkembangan Terkini

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Di tengah gelombang transformasi digital yang semakin pesat, Indonesia telah menunjukkan posisi dominannya sebagai pusat pengembangan industri fintech di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah data menunjukkan bahwa Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 20 persen perusahaan fintech di kawasan ini. Hal ini mencerminkan pertumbuhan pesat sektor keuangan digital yang berdampak signifikan terhadap perekonomian […]

  • Keputusan Pelonggaran BI-Rate Menjadi Sinyal Positif Bagi Pertumbuhan Kredit

    Keputusan Pelonggaran BI-Rate Menjadi Sinyal Positif Bagi Pertumbuhan Kredit

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 314
    • 0Komentar

    Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) resmi memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (16/7). Langkah ini diikuti dengan penurunan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50% dan Lending Facility menjadi 6,00%. Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis yang mampu […]

  • Peran dan Dampak Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati

    Peran dan Dampak Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati

    • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 447
    • 0Komentar

    Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan pasca krisis ekonomi 1998. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah saat itu mengalami tantangan berat, namun juga menunjukkan beberapa langkah penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak terlalu spektakuler, kebijakan yang diterapkan memiliki dampak jangka panjang terhadap pengembangan sektor perbankan […]

expand_less