BREAKING NEWS: Aktivis Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo, Desak Pengusutan Polemik Dana Migas Rp3,5 Triliun PT RIAU PRETOLEUM Pengelolaan Dana PI 10% PT Riau PRETOLEUM Rp 3.5 Triliun Dipertanyakan, Aktivis Minta Atensi Presiden Prabowo

Pekanbaru, Sabtu, 07 Maret 2026

Dengan hormat,
Saya, Arjuna Sitepu, mewakili elemen masyarakat sipil yang memiliki perhatian serius terhadap tata kelola keuangan publik, transparansi sektor energi, serta agenda pemberantasan korupsi, yang tergabung dalam Yayasan Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TIPIKOR), menyampaikan pernyataan resmi ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga integritas pengelolaan sumber daya alam nasional.
Pernyataan ini sekaligus merupakan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagai dorongan agar pemerintah pusat mengambil langkah cepat, terukur, dan transparan terhadap polemik pengelolaan dana Participating Interest (PI) migas oleh BUMD PT RIAU PRETOLEUM di Provinsi Riau.
Surat terbuka ini hadir sebagai respons atas pemberitaan media Detak Indonesia tertanggal 19 Agustus 2025 yang menyebutkan Direktur Utama PT Riau Petroleum (Profesor, DR Husnul Kausarian, M.Sc, P.hD), telah telah dinyatakan bersih dari dugaan korupsi dana PI.
Namun, berdasarkan hasil investigasi independen elemen masyarakat sipil, terdapat sejumlah indikasi yang dinilai memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan menyeluruh secara objektif dan profesional.
KRONOLOGI SINGKAT
Fase Kebijakan dan Pencairan Dana
Desember 2023 — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencairkan dana PI 10% sekitar Rp3,5 triliun untuk Provinsi Riau (periode 2021–2023).
Dana dikelola melalui struktur BUMD dan anak usaha, terutama PT Riau Petroleum dan entitas terkait.
Fase Pemeriksaan dan Polemik
2024–2025 —
Direksi anak usaha diperiksa sebagai saksi oleh aparat penegak hukum,
Direktur Utama PT Riau Petroleum dimintai keterangan.
Muncul narasi publik yang saling bertentangan antara pihak perusahaan dan kelompok masyarakat sipil.
Fase Tekanan Publik
2025 —
Aksi dan pernyataan organisasi mahasiswa KOMAK (Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi)
serta kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Aktivis dan Jurnalis Independen (SATU GARIS)
2026 –
Penyampaian laporan resmi ke Gedung Merah Putih KPK RI oleh Yayasan Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TIPIKOR) Pusat, yang diantarkan langsung oleh Rahmad Panggabean, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara ( LSM DPD GAKORPAN) Provinsi Riau
TEMUAN UTAMA YANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK
Berdasarkan dokumen pendukung yang dihimpun tim investigasi masyarakat sipil, terdapat tiga indikasi utama yang memerlukan penelusuran lebih lanjut:
1. Dugaan Mark-Up Pengadaan Drilling Rig
Pengadaan drilling rig 750 HP dengan nilai sekitar Rp112 miliar dibandingkan referensi harga pasar global dari produsen internasional seperti Honghua Group dan Kerui Petroleum menunjukkan potensi selisih harga sekitar Rp33–Rp49 miliar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai:
Efisiensi dan kewajaran harga
Transparansi proses pengadaan
Kepatuhan terhadap prosedur lelang
Kebutuhan audit teknis independen
2. Penempatan Dana PI Rp3,5 Triliun pada Bank Swasta
Kebijakan penempatan dana PI pada bank non-daerah dinilai janggal karena berpotensi menghilangkan peluang peningkatan pendapatan daerah.
Publik membutuhkan penjelasan terkait:
Dasar kebijakan penempatan dana
Mekanisme pemilihan bank
Potensi konflik kepentingan
3. Dugaan Ketidaktepatan Prioritas Penggunaan Dana CSR
Penyaluran dana CSR untuk kegiatan yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat memicu kritik publik, terutama terkait:
Prioritas kebijakan CSR
Efektivitas program terhadap UMKM
Dampak nyata bagi masyarakat rentan.
KPK TIPIKOR mengungkapkan setidaknya tiga temuan awal yang disebut bisa diverifikasi langsung ke Biro Ekonomi Setda Riau.
STATUS LAPORAN DAN URGENSI TRANSPARANSI
Laporan resmi terkait dugaan permasalahan tersebut telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 12 November 2025.
Hingga 26 Februari 2026, telah berlalu lebih dari tiga bulan sejak laporan diterima. Rentang waktu ini memperkuat urgensi transparansi perkembangan penanganan perkara sebagai bagian dari akuntabilitas penegakan hukum dan hak publik atas informasi.
SERUAN KEPADA PEMERINTAH
Melalui pernyataan ini, masyarakat sipil menegaskan bahwa polemik pengelolaan dana PI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Kepastian hukum yang cepat, transparan, dan independen sangat penting untuk:
Menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam
Melindungi keuangan daerah
Memperkuat komitmen nasional pemberantasan korupsi
Kami mendorong Presiden Republik Indonesia agar memberikan atensi serius dan memastikan seluruh proses berjalan terbuka, objektif, serta bebas dari intervensi.
POSISI HUKUM SAAT INI
(Berdasarkan materi pemberitaan dan informasi publik)
Status dominan: apakah tahap penyelidikan / pemeriksaan saksi
Belum terdapat informasi resmi mengenai penetapan tersangka atau putusan pengadilan
KESIMPULAN ANALITIS AWAL
Berdasarkan agregasi informasi yang tersedia:
Terdapat peristiwa objektif berupa pencairan dana PI 10% dan proses pemeriksaan aparat
Terdapat klaim dugaan penyimpangan dari kelompok masyarakat sipil
Terdapat klarifikasi dari pihak manajemen perusahaan
Hal ini menegaskan pentingnya proses klarifikasi yang transparan dan berbasis bukti.
PENUTUP
Isu ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut integritas tata kelola energi nasional serta hak masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan atas pengelolaan kekayaan alam yang bersih, adil, dan akuntabel.
Langkah tegas dan cepat dari Presiden Republik Indonesia diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa transparansi dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama negara.
Kontak untuk klarifikasi lebih lanjut:
Telp/WA: 081276287777
Arjuna Sitepu
Perwakilan masyarakat sipil pemerhati tata kelola dana publik. (Red)