Breaking News
light_mode
Beranda » Giat Masyarakat » Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan menilai bahwa secara tersirat kasus ijazah Jokowi akan segera disidangkan. 

Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan menilai bahwa secara tersirat kasus ijazah Jokowi akan segera disidangkan. 

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Sel, 9 Jun 2026
  • visibility 194
  • comment 0 komentar

RadarEkonomi.com, “P21 yang diumumkan pada 2 Juni oleh Polda Metro Jaya yang disampaikan konferensi pers oleh Kombes Iman Imanuddin bahwa P21 sudah terjawab walaupun secara implisit,” ujar Andi, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait P21.

Ia menuding bahwa ada kekuatan politik yang hendak mendorong kasus ini segera dibawa ke persidangan. “Kami curiga bahkan berkeyakinan ada kekuatan politik yang memaksakan berkas ini agar bisa dilimpahkan ke prsidangan,” ujarnya. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo membantah pernyataan yang disampaikan Polda Metro Jaya menandakan kasus yang menjeratnya sudah berstatus P21 (dinyatakan lengkap).

Bantahan itu disampaikannya saat membahas kasus ijazah Jokowi di dialog,Roy pun menyebut isu P21 perkara yang menjeratnya hanya insinuasi (tuduhan tersembunyi) atau gosip saja.

Bahkan, pihaknya menduga ada kekuatan politik yang memaksakan kasus yang menjerat Roy Suryo cs dipercepat. Dalam dialog sama, Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan berpendapat beda. Ia mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya dan mendesak penahanan Roy Suryo cs.

“Terima kasih Pak Kapolda sudah sampai tahap ini sudah melimpahkan, dan sekarang kami hanya paling tidak melihat bagaimana kejaksaan lebih tegas di sini untuk melakukan penahanan,” ucapnya.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • IFG dan Kejaksaan Tinggi Banten Teken PKS, Jasa Raharja Dukung Penguatan Tata Kelola Layanan Publik

    IFG dan Kejaksaan Tinggi Banten Teken PKS, Jasa Raharja Dukung Penguatan Tata Kelola Layanan Publik

    • calendar_month Rab, 7 Okt 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Radarekonomi.com, Tangerang — Indonesia Financial Group (IFG) bersama Kejaksaan Tinggi Banten menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah memperkuat sinergi, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan usaha di lingkungan BUMN. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG, Rizal Ariansyah, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Herry Hermanus Horo, S.H. […]

  • Mengapa Perdagangan Internasional Muncul Akibat Kesamaan dalam Faktor Ekonomi dan Sumber Daya

    Mengapa Perdagangan Internasional Muncul Akibat Kesamaan dalam Faktor Ekonomi dan Sumber Daya

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 405
    • 0Komentar

    Perdagangan internasional adalah aktivitas tukar-menukar barang dan jasa antara negara-negara di dunia. Kehadirannya tidak terlepas dari perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, teknologi, dan kebutuhan masyarakat antar negara. Namun, salah satu alasan utama mengapa perdagangan internasional muncul adalah karena adanya kesamaan dalam faktor ekonomi dan sumber daya yang saling melengkapi. Dengan demikian, setiap negara dapat […]

  • POJK No. 3 Tahun 2024: Perubahan Utama dalam Regulasi Inovasi Keuangan Digital

    POJK No. 3 Tahun 2024: Perubahan Utama dalam Regulasi Inovasi Keuangan Digital

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 525
    • 0Komentar

    Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, sektor keuangan juga mengalami transformasi besar-besaran. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya inovasi keuangan digital (IKD) yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses. Untuk menyesuaikan dengan dinamika ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 […]

  • Tips Memilih Livery Bussid Pariwisata HD yang Jernih dan Menarik

    Tips Memilih Livery Bussid Pariwisata HD yang Jernih dan Menarik

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Jika kamu seorang penggemar game Bus Simulator Indonesia (BUSSID), maka kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah “livery”. Livery adalah desain atau skin yang digunakan untuk mengubah tampilan bus dalam game. Terutama livery bussid pariwisata HD yang jernih, sering kali menjadi pilihan utama para pemain karena memberikan kesan profesional dan menarik. Dalam artikel ini, […]

  • Menteri Ketenagakerjaan Pastikan Batas Waktu Pengumuman UMP 2026

    Menteri Ketenagakerjaan Pastikan Batas Waktu Pengumuman UMP 2026

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 408
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika perekonomian nasional yang terus berkembang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan pernyataan penting terkait jadwal pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Dalam berbagai kesempatan, ia memastikan bahwa keputusan akhir akan diumumkan pada tanggal 21 November 2025, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi titik penting bagi para pekerja dan pengusaha […]

  • BKPM dan Pemda NTT Kolaborasi Tingkatkan Wirausaha dan Hilirisasi Ekonomi

    BKPM dan Pemda NTT Kolaborasi Tingkatkan Wirausaha dan Hilirisasi Ekonomi

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 407
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu inisiatif terbaru adalah kolaborasi antara BKPM dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya meningkatkan wirausaha dan mempercepat proses hilirisasi ekonomi. […]

expand_less