Breaking News
light_mode
Beranda » Umum » Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Atur Jam Operasional Tempat Hiburan Selama Ramadan 1447 H, Ini Rinciannya

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Atur Jam Operasional Tempat Hiburan Selama Ramadan 1447 H, Ini Rinciannya

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
  • visibility 344
  • comment 0 komentar

RadarEkonomi.com, Jakarta,Jam Operasinal kegiatan tempat hiburan dijakarta pada Bulan Ramadan diatur oleh Dinas panrekraf DKI Jakarta melalui surat edaran Nomor e-0038/PW.01.02 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha,

Dinas Panrekraf DKI Jakarta membuat pengecualian terhadap tempat tempat usaha yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha namun diatur jam operasionalnya

“SE diterbitkan dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H / 2026 M, dan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata,” ujar Kepala Dinas Panrekraf DKI Jakarta Andhika Permata, Selasa (17/2/2026)

 

Secara spesifik dalam SE tersebut mengatur kewajiban tutup untuk semua tempat hiburan di Jakarta dan diberlakukan mulai satu hari sebelum bulan suci Ramadhan hingga satu hari setelah hari kedua Idul Fitri, namun terdapat pengecualian bagi usaha yang diselenggarakan di hotel berbintang 4 dan bintang 5 yang berada diwilayah komersil tidak berdekatan dengan pemukiman warga ,tempat ibadah,sekolah dan rumah sakit masih diperbolehkan operasi dengan pembatasan jam operasioanal

Berikut pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan yang dikecualikan :

– Kelab malam pukul 20.30 WIB hingga 01.30 WIB.

– Diskotek pukul 20.30 WIB hingga 01.30 WIB.

– Mandi uap pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB.

– Rumah pijat pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB.

– Arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan/atau elektronik untuk orang dewasa pukul 11.00 WIB hingga 24.00 WIB. Bar atau rumah minum pukul 11.00 WIB hingga 01.00 WIB.

Wakil Kepala Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP) DKI Jakarta M Rizki Adhari Jusal mengingatkan bahwa setiap tempat hiburan wajib mentaati peraturan yg berlaku termasuk SE Nomor e-0038/PW.01.02 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha, apabila ada ditemukan pelanggaran jam operasi yang dilakukan tempat hiburan, maka pencabutan ijin usaha menjadi sanksi terberat yang akan diberikan.

 

/Supriyadi

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ijazah Bistamam Lebih Tua Dari Sekolahnya—Sebuah Anomali Yang Sulit Dijelaskan.

    Ijazah Bistamam Lebih Tua Dari Sekolahnya—Sebuah Anomali Yang Sulit Dijelaskan.

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 437
    • 0Komentar

    RadarEkonomi.com, JAKARTA – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, kembali meledak ke permukaan. Setelah lebih dari 10 bulan laporan dinilai mandek di Mabes Polri, Yayasan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TIPIKOR) mengambil langkah keras dengan menyurati Presiden Republik Indonesia serta pimpinan DPR RI. Langkah ini […]

  • Ekspor Kelapa Sawit Mengalami Peningkatan Produksi pada Triwulan Ketiga Tahun 2025

    Ekspor Kelapa Sawit Mengalami Peningkatan Produksi pada Triwulan Ketiga Tahun 2025

    • calendar_month Rab, 12 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 413
    • 0Komentar

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tanda-tanda positif, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu indikator utama yang menggembirakan adalah peningkatan produksi dan ekspor kelapa sawit di triwulan ketiga tahun 2025. Data yang dirilis oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan bahwa volume ekspor produk sawit mencapai 22,7 juta ton hingga Agustus 2025, meningkat […]

  • Nonresiden Catat Jual Neto Rp4,58 Triliun pada Minggu I November 2025

    Nonresiden Catat Jual Neto Rp4,58 Triliun pada Minggu I November 2025

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Pasar keuangan Indonesia kembali menjadi perhatian setelah data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya aliran dana asing yang signifikan keluar dari pasar modal. Pada minggu pertama November 2025, nonresiden mencatatkan penjualan bersih atau neto sebesar Rp4,58 triliun. Angka ini menjadi indikator penting dalam memahami dinamika arus modal asing di pasar keuangan Indonesia. Berdasarkan data […]

  • Syarat Membayar Pajak Motor 5 Tahunan: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

    Syarat Membayar Pajak Motor 5 Tahunan: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 462
    • 0Komentar

    Pajak kendaraan bermotor, termasuk motor, adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang perlu dibayarkan adalah pajak 5 tahunan, yang mencakup perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penggantian pelat nomor kendaraan. Proses ini tidak hanya penting untuk mematuhi hukum, tetapi juga membantu menghindari denda atau masalah […]

  • Klarifikasi Resmi SMAN 2 Pematangsiantar Soal Isu Pungutan Wajib – Humas Salomo Krisman : Kalau Wajib Rp100 Ribu, Tidak Mungkin Ada yang Sumbang Rp20 Ribu

    Klarifikasi Resmi SMAN 2 Pematangsiantar Soal Isu Pungutan Wajib – Humas Salomo Krisman : Kalau Wajib Rp100 Ribu, Tidak Mungkin Ada yang Sumbang Rp20 Ribu

    • calendar_month Kam, 8 Okt 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Radarekonomi.com, Pematangsiantar, Menanggapi informasi liar yang beredar di tengah masyarakat dan media sosial mengenai dugaan pemungutan sumbangan sebesar Rp100.000 per siswa, pihak SMA Negeri 2 Pematangsiantar dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut sepenuhnya tidak benar alias hoaks. Sumbangan yang dihimpun dipastikan murni bersifat sukarela tanpa ada paksaan maupun patokan nominal wajib. Pernyataan tegas tersebut disampaikan […]

  • KPK Tetapkan Bupati Klaten dan Kepala BKP Jateng jadi Tersangka Kasus Suap

    KPK Tetapkan Bupati Klaten dan Kepala BKP Jateng jadi Tersangka Kasus Suap

    • calendar_month Sab, 17 Okt 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    RadarEkonomi.com, Kabupaten Klaten-propinsi Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 1×24 jam, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap hasil audit keuangan pemkab Klaten oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK). KPK menjelaskan dua di antaranya yakni Bupati Klaten Hamenang […]

expand_less