Breaking News
light_mode
Beranda » Umum » BKPM dan Pemda NTT Kolaborasi untuk Mendorong Wirausaha dan Hilirisasi

BKPM dan Pemda NTT Kolaborasi untuk Mendorong Wirausaha dan Hilirisasi

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
  • visibility 204
  • comment 0 komentar

Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pentingnya peran pemerintah daerah dan lembaga pemerintah pusat dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif semakin terasa. Salah satu inisiatif terbaru yang menarik perhatian adalah kerja sama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong wirausaha dan hilirisasi. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kontribusi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam perekonomian lokal.

Kolaborasi antara BKPM dan Pemda NTT ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan berkelanjutan. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan workshop yang digelar di Kota Kupang, kedua pihak menyampaikan visi bersama untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari rantai nilai industri nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Salah satu langkah konkret dalam kolaborasi ini adalah penyelenggaraan workshop pendampingan pembuatan Hak Akses Online Single Submission (OSS) dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui sistem OSS yang berbasis risiko, pelaku usaha disabilitas dapat mengakses layanan perizinan secara lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya. Ini menjadi gerbang legalitas yang penting bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan izin usaha.

Selain itu, acara ini juga dilengkapi dengan workshop business matching antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha disabilitas. Kemitraan ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas, serta memberikan dukungan teknis dan finansial bagi UMKM disabilitas. Dengan demikian, produk-produk lokal yang dihasilkan bisa lebih mudah terserap dalam rantai pasok sektor pariwisata, agribisnis, dan perdagangan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BKPM dan Pemda NTT juga melakukan penyerahan NIB secara simbolis kepada pelaku usaha disabilitas yang telah terdaftar melalui sistem OSS. Proses ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga memberikan motivasi kepada para pelaku usaha untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi NTT, yang dipimpin oleh Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmennya dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pendekatan hilirisasi dan inklusi. Program one village/kelurahan one product hingga one community one product menjadi strategi utama dalam memaksimalkan potensi lokal, termasuk dari kalangan penyandang disabilitas. Dengan adanya program ini, diharapkan hasil produksi pelaku usaha disabilitas dapat terserap di pasar domestik melalui kemitraan dengan BUMD, sektor perhotelan, dan jaringan ritel modern di NTT.

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Rahardjo Siswohartono (Anton), menjelaskan bahwa NIB bukan hanya sekadar legalitas, tetapi juga menjadi alat untuk memperluas akses pelaku usaha disabilitas. Dengan sistem OSS yang efisien, pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan, pengadaan barang/jasa, dan kegiatan berisiko rendah tanpa prosedur yang rumit. Ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa pelaku usaha disabilitas bisa berkompetisi secara adil di pasar.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada peningkatan daya saing produk UMKM disabilitas. Melalui fasilitasi seperti SJPH/halal, SNI Bina UMK, dan kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern, pemerintah berupaya agar produk inklusif lokal bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Targetnya jelas: meningkatkan kesejahteraan dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha disabilitas.

Direktur Pemberdayaan Usaha, Delfinur Rizky Novihamzah, menekankan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM disabilitas menjadi langkah konkret untuk memastikan hasil produksi daerah memiliki nilai tambah dan keberlanjutan usaha. Dengan kolaborasi ini, diharapkan pelaku usaha disabilitas bisa naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Kolaborasi antara BKPM dan Pemda NTT juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh NIB secara daring, transparan, dan efisien tanpa biaya, sekaligus membuka akses terhadap sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan peluang kemitraan usaha yang lebih luas.

Melalui kegiatan ini, BKPM dan Pemda NTT memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta perluasan kemitraan antara pelaku usaha disabilitas dengan pelaku usaha besar dan menengah. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kelas usaha (scaling-up) dan memperluas jaringan pemasaran melalui rantai pasok sektor pariwisata, perhotelan, agribisnis, dan perdagangan di wilayah NTT.

Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi ini juga menjadi contoh bagaimana prinsip hilirisasi nasional bisa dijalankan seiring dengan prinsip pemerataan dan inklusivitas. Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kewirausahaan, pemerintah berharap lahir lebih banyak wirausahawan tangguh yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri, termasuk di Nusa Tenggara Timur.

FAQ

Apa tujuan utama kolaborasi BKPM dan Pemda NTT?

Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor kewirausahaan, hilirisasi, dan rantai pasok industri lokal. Selain itu, kolaborasi ini juga bertujuan meningkatkan akses dan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh warga negara.

Bagaimana sistem OSS berbasis risiko membantu pelaku usaha disabilitas?

Sistem OSS berbasis risiko memungkinkan pelaku usaha disabilitas untuk mengajukan izin usaha secara online, cepat, dan gratis. Ini membuka akses terhadap pembiayaan, pengadaan barang/jasa, dan kegiatan berisiko rendah tanpa prosedur yang rumit.

Apa manfaat dari kemitraan antara usaha besar dan UMKM disabilitas?

Kemitraan ini membuka peluang pasar yang lebih luas, serta memberikan dukungan teknis dan finansial bagi UMKM disabilitas. Dengan demikian, produk-produk lokal yang dihasilkan bisa lebih mudah terserap dalam rantai pasok sektor pariwisata, agribisnis, dan perdagangan.

Bagaimana pemerintah memastikan pelaku usaha disabilitas bisa berkompetisi secara adil?

Pemerintah memberikan perhatian besar pada peningkatan daya saing produk UMKM disabilitas melalui fasilitasi seperti SJPH/halal, SNI Bina UMK, dan kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern.

Apa tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha disabilitas?

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya insentif ekonomi yang diperoleh, sehingga gerakan kampanye sering kali tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaku usaha disabilitas perlu diajarkan untuk berwirausaha dan mengembangkan inovasi produk sesuai selera pasar.

Tagging

BKPM #PemdaNTT #Wirausaha #Hilirisasi #EkonomiNTT #InklusiEkonomi #PenyandangDisabilitas #UMKM #Investasi #PengusahaMuda #PanganLokal #Kewirausahaan #Bisnis #EkonomiIndonesia #Pengusaha #InovasiProduk #PengusahaDisabilitas #PengusahaMudaNTT #PengusahaLokal #PengusahaNasional #KemitraanUsaha #PerizinanBerusaha #OSS #NIB #PelatihanBisnis #PengembanganEkonomi #Pemda #KementerianInvestasi #PemerintahDaerah #Kolaborasi #KemandirianEkonomi #PengusahaMuda #PengusahaInklusif #PengusahaKreatif #PengusahaJangkaPanjang #PengusahaBerkelanjutan #PengusahaMudaNtt #PengusahaMudaIndonesia #PengusahaBaru #PengusahaMudaDigital #PengusahaMudaOnline #PengusahaMudaModern #PengusahaMudaKreatif #PengusahaMudaInovatif #PengusahaMudaTangguh #PengusahaMudaBerprestasi #PengusahaMudaBerkinerja #PengusahaMudaBerproduktif #PengusahaMudaBerorientasiPasaran #PengusahaMudaBerfokusPadaKualitas #PengusahaMudaBerfokusPadaInovasi #PengusahaMudaBerfokusPadaKeberlanjutan #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanKonsumen #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPelanggan #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPengguna #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanManajemen #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanTim #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPengusaha #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanKaryawan #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPengunjung #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPelanggan #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanKonsumen #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPengguna #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanManajemen #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanTim #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPengusaha #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanKaryawan #PengusahaMudaBerfokusPadaKepuasanPengunjung

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepercayaan Bisnis di Sektor Manufaktur Menurun Akibat Kenaikan Biaya Input

    Kepercayaan Bisnis di Sektor Manufaktur Menurun Akibat Kenaikan Biaya Input

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Sektor manufaktur Indonesia kembali menjadi sorotan setelah data terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan bisnis di sektor ini sedikit melemah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kenaikan biaya input yang semakin menghimpit pelaku usaha. Meski ada indikasi perbaikan dari bulan sebelumnya, kondisi ini masih memicu kekhawatiran akan stabilitas ekonomi dan daya saing industri dalam […]

  • Perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro dalam Perekonomian Indonesia

    Perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro dalam Perekonomian Indonesia

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Perbedaan Antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro yang Penting Dipahami Ekonomi, sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas, terbagi menjadi dua cabang utama: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Keduanya memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami dinamika perekonomian. Memahami perbedaan antara ekonomi mikro dan makro […]

  • Perlawanan Terhadap Persekutuan Dagang: Sejarah, Alasan, dan Dampaknya

    Perlawanan Terhadap Persekutuan Dagang: Sejarah, Alasan, dan Dampaknya

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 472
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika perdagangan global, perlawanan terhadap persekutuan dagang menjadi salah satu aspek penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tidak hanya berdampak pada politik, perlawanan ini juga membentuk wajah ekonomi bangsa yang lebih mandiri dan tangguh. Dari masa penjajahan hingga era modern, rakyat Indonesia telah menunjukkan semangat perjuangan untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman monopoli dan […]

  • Cara Cek Pajak Kendaraan di Banten Secara Online dan Offline

    Cara Cek Pajak Kendaraan di Banten Secara Online dan Offline

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Di Provinsi Banten, khususnya dengan kode plat “A”, masyarakat kini memiliki berbagai opsi untuk melakukan cek pajak kendaraan secara mudah dan cepat. Baik melalui metode online maupun offline, proses ini kini bisa dilakukan tanpa perlu antri atau keluar rumah. Pendahuluan Di era digital […]

  • Bagaimana Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Mempengaruhi Keputusan Bisnis

    Bagaimana Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Mempengaruhi Keputusan Bisnis

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh tantangan, stabilitas ekonomi menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi keputusan perusahaan. Di tengah tekanan global yang terus berlangsung, stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis yang […]

  • Profil dan Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

    Profil dan Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Dalam pemerintahan yang berjalan, peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sangat penting dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan tugas utama untuk mengoordinasikan sektor maritim dan investasi, kementerian ini menjadi tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sumber daya kelautan dan penarikan investasi yang berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman […]

expand_less