Breaking News
light_mode
Beranda » Umum » Ketua Umum PERADI Profesional Prof Dr Harris Arthur Haedar SH, MH: Organisasi ini telah memperoleh legitimasi penuh dari negara

Ketua Umum PERADI Profesional Prof Dr Harris Arthur Haedar SH, MH: Organisasi ini telah memperoleh legitimasi penuh dari negara

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 22
  • comment 0 komentar

Jakarta – Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau PERADI Profesional resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus di Fairmont Hotel Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026. Pengukuhan tersebut menandai upaya menghadirkan standar baru profesi advokat yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas.

Ketua Umum PERADI Profesional Harris Arthur Haedar mengatakan organisasi tersebut telah memperoleh legitimasi negara melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000086.AH.01.07.TAHUN 2026. Keputusan itu ditetapkan pada 27 Januari 2026.

“PERADI Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” kata Harris dalam keterangannya. Ia menjelaskan PERADI Profesional bergerak memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks. Organisasi juga ingin membangun sistem profesi hukum yang terintegrasi dengan pendidikan, kebijakan publik, dan sektor ekonomi.

Dalam waktu singkat sejak berdiri, PERADI Profesional telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga strategis. Organisasi tersebut tercatat bekerja sama dengan 39 perguruan tinggi, membentuk kepengurusan di 30 provinsi, serta menjalin sinergi dengan enam kementerian dan lembaga negara.

Selain itu, PERADI Profesional juga menggandeng dua institusi perbankan untuk memperkuat pengembangan kelembagaan organisasi. Langkah tersebut disebut menjadi bagian konsolidasi nasional profesi advokat di Indonesia.Salah satu fokus utama organisasi ialah pembaruan sistem pendidikan advokat melalui Program Pendidikan Advokat (PPA). Program itu dirancang untuk melahirkan advokat yang memiliki kesiapan praktik, kompetensi profesional terukur, dan integritas tinggi.

PERADI Profesional menilai pembaruan pendidikan diperlukan untuk menjawab kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Organisasi juga menegaskan komitmennya membangun profesi advokat yang bermutu, beretika, dan berintegritas.

Dalam rangkaian pelantikan pengurus, PERADI Profesional turut memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh penegak hukum. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum nasional.Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus yang digelar Jumat (8/5/2026) di Fairmont Hotel Jakarta.

Pengukuhan ini menandai babak baru upaya peningkatan kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia.

Momentum ini tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi sinyal kuat hadirnya standar baru dalam praktik advokat di tengah lanskap hukum yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut profesionalisme tinggi.

Ketua Umum PERADI Profesional Prof Dr Harris Arthur Haedar SH, MH menegaskan, organisasi ini telah memperoleh legitimasi penuh dari negara melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000086.AH.01.07.TAHUN 2026 yang ditetapkan pada 27 Januari 2026.“PERADI Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” kata Prof Harris.

Ekspansi Cepat, Konsolidasi Nasional

Dalam waktu singkat sejak berdiri, PERADI Profesional menunjukkan akselerasi yang signifikan di tingkat nasional.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, PERADI Profesional sudah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak strategis, mulai dari kementerian, perguruan tinggi, hingga sektor perbankan.Hingga saat ini, organisasi telah menjalin kerja sama dengan 39 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, membentuk kepengurusan di 30 provinsi, mengembangkan sinergi dengan 6 kementerian/lembaga negara dan menjalin kemitraan dengan 2 institusi perbankan. Langkah ini menegaskan posisi advokat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem hukum yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, kebijakan publik, dan sektor ekonomi.

Dorong Reformasi Pendidikan Advokat

Salah satu fokus utama PERADI Profesional adalah pembaruan sistem pendidikan advokat.Melalui evaluasi terhadap implementasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), organisasi ini menghadirkan pendekatan baru melalui Program Pendidikan Advokat (PPA).

Program ini dirancang untuk melahirkan advokat yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kesiapan praktik yang kuat, kompetensi profesional yang terukur dan integritas tinggi dalam penegakan hukum

Dengan pendekatan ini, PERADI Profesional ingin menjawab tantangan utama profesi advokat: kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.Dalam rangkaian acara pelantikan, PERADI Profesional juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh penegak hukum sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga integritas dan keadilan.

Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun profesi advokat yang berlandaskan tiga nilai utama yaitu Bermutu, Beretika, dan Berintegritas Nilai-nilai tersebut akan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan, program, serta arah strategis organisasi ke depan.

Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) adalah organisasi advokat yang berfokus pada penguatan kualitas, integritas, dan profesionalisme melalui pendidikan adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan sistem organisasi yang modern dan akuntabel. /supri 08

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Analisis Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

    Analisis Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 368
    • 0Komentar

    Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan politik dan ekonomi. Meskipun periode ini telah lama berlalu, analisis terhadap kebijakan yang diambil oleh SBY tetap relevan untuk memahami bagaimana negara dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas domestik dan posisi internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan […]

  • Pengaruh dan Isi Utama Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati

    Pengaruh dan Isi Utama Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), kebijakan ekonomi menjadi fokus utama dalam memulihkan kondisi negara pasca-krisis moneter 1998. Meski dihadapkan pada tantangan berat, pemerintah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang cukup stabil. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengaruh dan isi utama dari kebijakan ekonomi yang diterapkan selama periode tersebut. Megawati mengambil […]

  • Panduan Lengkap Keuangan dan Perbankan untuk UMKM di Indonesia

    Panduan Lengkap Keuangan dan Perbankan untuk UMKM di Indonesia

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Pendahuluan Dalam dunia bisnis, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman tentang keuangan dan perbankan sangat penting. Keuangan yang baik adalah fondasi utama dalam menjalankan usaha, sementara perbankan memberikan sarana untuk mengelola dana dan memperluas akses ke sumber pendanaan. Artikel ini akan membahas secara lengkap strategi pengelolaan keuangan dan manfaat perbankan yang […]

  • Pengertian dan Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Sistem Ekonomi Indonesia

    Pengertian dan Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Sistem Ekonomi Indonesia

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Lembaga keuangan non bank memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Meskipun tidak memiliki lisensi perbankan, lembaga ini tetap menjadi bagian vital dari sektor keuangan yang membantu masyarakat dan pelaku bisnis dalam berbagai transaksi finansial. Dengan beragam layanan yang ditawarkan, lembaga keuangan non bank memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses dana, investasi, atau perlindungan […]

  • Stabilitas Harga Jual Rumah Tipe 200 Meter Persegi: Analisis Terkini

    Stabilitas Harga Jual Rumah Tipe 200 Meter Persegi: Analisis Terkini

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika pasar properti yang terus bergerak, stabilitas harga jual rumah tipe ≤ 200 meter persegi menjadi topik yang menarik perhatian para pengembang, pembeli, dan investor. Dalam beberapa kuartal terakhir, indeks harga jual rumah nasional mengalami konsolidasi, dengan penurunan marjinal terjadi pada rumah dengan tipe ≥ 201, namun untuk tipe ≤ 200, harga tetap […]

  • Viral di Rohil! Arjuna Sitepu C.PAR: Jangan Mainkan Isu Asusila untuk Mengaburkan Masalah Legalitas Jabatan

    Viral di Rohil! Arjuna Sitepu C.PAR: Jangan Mainkan Isu Asusila untuk Mengaburkan Masalah Legalitas Jabatan

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    RadarEkonomi.com, Kab. Rokan Hilir, Riau – Menanggapi pernyataan Muhajirin Siringo Ringo terkait desakan pembebastugasan H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir atas dugaan video asusila tahun 2024, pernyataan tersebut patut dipertanyakan secara serius. Arjuna Sitepu menyatakan, perlu kejelasan apakah desakan tersebut benar-benar demi kehormatan daerah atau justru merupakan bentuk pengalihan […]

expand_less