Breaking News
light_mode
Beranda » Pajak » Cek Pajak Bumi dan Bangunan Secara Online dan Offline

Cek Pajak Bumi dan Bangunan Secara Online dan Offline

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Rab, 3 Des 2025
  • visibility 439
  • comment 0 komentar

Slug: cek-pajak-bumi-dan-bangunan-online-offline

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu bentuk pajak yang wajib dibayarkan oleh pemilik tanah atau bangunan di Indonesia. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, pemahaman tentang cara cek pajak bumi dan bangunan sangat penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan sanksi administratif. Artikel ini akan membahas secara lengkap bagaimana Anda bisa melakukan cek pajak bumi dan bangunan baik secara online maupun offline.


Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Besar tarif PBB biasanya sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak (NJKP), yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.


Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan Secara Online

Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan Online

Di era digital saat ini, banyak layanan resmi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan cek pajak bumi dan bangunan secara online. Salah satunya adalah situs web seperti MAXsi.ID, yang menyediakan fitur cek tagihan PBB nasional hanya dengan beberapa klik. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Pilih Wilayah: Masukkan daerah atau kabupaten/kota tempat objek pajak berada.
  2. Masukkan NOP: Isi Nomor Objek Pajak (NOP) yang terdapat pada surat pemberitahuan pajak.
  3. Klik “Cek Tagihan”: Sistem akan langsung menampilkan data tagihan PBB Anda.

Layanan ini tidak memerlukan login atau akun, serta terhubung langsung dengan sistem real-time sehingga data yang diberikan akurat dan resmi. Selain itu, beberapa platform seperti AESIA juga menyediakan layanan bantuan pembayaran PBB bagi pengguna properti.


Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan Secara Offline

Cek Pajak Bumi dan Bangunan Offline

Jika Anda lebih nyaman melakukan proses manual, berikut cara cek pajak bumi dan bangunan secara offline:

  1. Kunjungi Kantor Pajak Daerah: Anda dapat datang ke kantor pajak setempat untuk meminta informasi tentang tagihan PBB.
  2. Hubungi Kelurahan atau Desa: Surat pemberitahuan tagihan PBB seringkali diterima melalui kelurahan atau desa setempat.
  3. Mintai Bantuan Agen Properti: Jika Anda memiliki agen properti, mereka biasanya bisa membantu Anda mengecek status pajak bumi dan bangunan.

Metode offline ini tetap efektif, terutama jika Anda tidak memiliki akses internet atau merasa lebih percaya dengan proses manual.


Tips Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Rumus Hitung Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk memperkirakan besaran pajak yang harus dibayarkan, Anda bisa menggunakan rumus berikut:

PBB = 0,5% × NJKP

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah 40% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP sendiri dihitung berdasarkan luas dan harga per meter persegi dari tanah dan bangunan.

Contoh:
– Tanah seluas 300 m² dengan harga Rp 3.000.000/m² → Total: Rp 900.000.000
– Bangunan seluas 200 m² dengan harga Rp 2.000.000/m² → Total: Rp 400.000.000
– NJOP = Rp 1.300.000.000
– NJKP = 40% × Rp 1.300.000.000 = Rp 520.000.000
– PBB = 0,5% × Rp 520.000.000 = Rp 2.600.000

Dengan demikian, total pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.600.000 per tahun.


Kesimpulan

Melakukan cek pajak bumi dan bangunan adalah hal penting bagi pemilik aset properti. Dengan kemudahan akses online dan metode offline, Anda bisa dengan mudah memantau tagihan pajak Anda. Jangan lupa bahwa PBB harus dibayarkan setiap tahun agar tidak terkena sanksi administratif. Dengan memahami cara cek pajak bumi dan bangunan, Anda bisa lebih siap dalam mengelola aset properti dan menjaga kewajiban keuangan secara optimal.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Plt Ketua Nasional GTDI Imbau Peserta Mubes XXV Jaga Keamanan dan Kondusifitas

    Plt Ketua Nasional GTDI Imbau Peserta Mubes XXV Jaga Keamanan dan Kondusifitas

    • calendar_month Sen, 24 Agu 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Radarekonomi.com Medan, Plt Ketua Nasional Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) Pdt, Jonris Siahaan, S.Th pastikan pelaksana Musyawarah Besar (Mubes) XXV yang akan diselenggarakan pada 25 -27 Agustus 2026 di Medan akan berlangsung aman dan kondusif. Pihak penyelenggara juga sudah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu untuk mengantisipasi hal-hal di luar kendali pihak penyelenggara. “Semua […]

  • Perbedaan Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi: Pengertian, Contoh, dan Pentingnya

    Perbedaan Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi: Pengertian, Contoh, dan Pentingnya

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 429
    • 0Komentar

    Pada dasarnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Keduanya memiliki fokus kajian yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami dinamika perekonomian suatu negara. Pemahaman tentang perbedaan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi sangat penting bagi pelaku bisnis, mahasiswa, maupun masyarakat umum, karena membantu dalam mengambil keputusan yang lebih […]

  • Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal.

    Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal.

    • calendar_month Ming, 2 Agu 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 232
    • 0Komentar

    RadarEkonomi.com, Kali ini, Kanwil Ditjen Bea Cukai Sulawesi Selatan membongkar 7,8 juta batang rokok tanpa pita cukai atau ilegal.Informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulsel, Senin (2/8) lalu. Kronologi bermula pada 22 Juli 2026, masyarakat melaporkan pengiriman rokok diduga ilegal dari Jawa Timur menuju Makassar.Bea Cukai lantas mendalami informasi tersebut.Hasilnya, ada […]

  • Kebijakan Presiden Jokowi di Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya: Analisis Terkini

    Kebijakan Presiden Jokowi di Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya: Analisis Terkini

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 550
    • 0Komentar

    Pendahuluan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin Indonesia selama beberapa tahun terakhir dengan berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan nasional. Dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, pemerintahan Jokowi mencoba menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri. Artikel ini akan membahas secara mendalam kebijakan-kebijakan utama yang diterapkan oleh presiden Jokowi di tiga […]

  • Penunjukan Plh Sekda Kota Medan Disorot, Adi Warman Lubis Pertanyakan Komitmen terhadap Sistem Merit

    Penunjukan Plh Sekda Kota Medan Disorot, Adi Warman Lubis Pertanyakan Komitmen terhadap Sistem Merit

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Radarekonomi.com, Medan – Penunjukan Erfin Fachrurrazi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan mendapat sorotan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pagar UNRI Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia. Adi Warman Lubis menilai, meskipun jabatan Plh Sekda bersifat sementara, keputusan tersebut tetap […]

  • Maxsi : Peradi Profesional Kompak dan Solid serta menjadi lebih baik dari sebelumnya

    Maxsi : Peradi Profesional Kompak dan Solid serta menjadi lebih baik dari sebelumnya

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 431
    • 0Komentar

    Jakarta – Maxsi, anggota Peradi Profesional dari DPC Makassar, menyampaikan harapannya agar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026–2031 dapat menjadi organisasi advokat yang solid, kompak, dan mampu membawa perubahan positif dalam dunia hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Maxsi usai mengikuti pelantikan pengurus Peradi Profesional yang berlangsung di Grand Ballroom Lt. 2 Hotel Fairmont […]

expand_less