Inflasi Volatile Food Mencapai 6,44 Persen Akibat Gejolak Cuaca
- account_circle radarekonomi
- calendar_month Sel, 11 Nov 2025
- visibility 219
- comment 0 komentar

Inflasi volatile food di Indonesia kembali mencatatkan angka yang tinggi, yaitu sebesar 6,44 persen pada Oktober 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 6,44 persen. Meski terlihat kecil, tren kenaikan ini menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Dampak gejolak cuaca terhadap produksi komoditas pangan seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras menjadi penyebab utama inflasi volatile food yang meningkat.
Gejolak iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya memengaruhi Indonesia, tetapi juga berdampak secara global. Sejumlah negara besar seperti Korea Selatan, Australia, Jepang, Brasil, dan Ghana mengalami kenaikan harga komoditas pangan akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan masalah ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Di Indonesia, inflasi volatile food terutama dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan akibat gangguan cuaca. Misalnya, curah hujan yang tidak stabil dan suhu yang terlalu panas dapat mengurangi hasil panen tanaman pangan. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga yang cukup signifikan, terutama untuk komoditas yang sensitif terhadap perubahan iklim seperti cabai merah dan bawang merah. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, telah menyampaikan peringatan tentang inflasi pangan yang mulai meningkat. Ia menilai bahwa koordinasi antara BI, pemerintah pusat, dan daerah sangat penting dalam mengendalikan inflasi volatile food. “Kondisi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut antara BI dan juga pemerintah pusat dan daerah,” ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu agar bisa menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam laporan terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Oktober 2025, dengan angka sebesar 6,59% year on year (YoY). Penyebab utamanya adalah kenaikan harga cabai merah, beras, bawang merah, dan daging ayam ras. Kenaikan ini terjadi karena pasokan yang tidak stabil akibat gangguan cuaca. Meskipun inflasi inti dan inflasi impor terkendali, inflasi volatile food tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.
Peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga sangat penting dalam menghadapi kondisi ini. GNPIP bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan inflasi pangan. Melalui program ini, berbagai langkah seperti distribusi komoditas, subsidi, dan pengembangan pertanian berkelanjutan dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menekan kenaikan harga.

Selain itu, perlu adanya inovasi dalam sektor pertanian untuk mengurangi risiko ketergantungan pada cuaca. Teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi yang efisien dan penggunaan benih unggul, dapat membantu petani menghadapi perubahan iklim. Selain itu, pendidikan dan pelatihan petani juga harus ditingkatkan agar mereka mampu adaptasi terhadap kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
Dari sudut pandang global, dampak perubahan iklim terhadap harga pangan sudah menjadi isu yang mendesak. Laporan dari tim ilmuwan internasional menunjukkan bahwa kenaikan harga kakao, selada, kubis, beras, dan kopi terjadi setelah peristiwa iklim ekstrem. Contohnya, harga kakao global melonjak 280% pada April 2024 setelah gelombang panas di Ghana dan Pantai Gading. Sementara itu, harga selada di Australia naik 300% setelah banjir pada tahun 2022.
Perubahan iklim juga memengaruhi biaya hidup di berbagai negara. Di Inggris, misalnya, perubahan iklim menambah 360 poundsterling (sekitar Rp7,9 juta) pada tagihan makanan rumah tangga rata-rata sepanjang tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan bukan hanya sekadar isu ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur pertanian, penguatan sistem distribusi pangan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan sangat diperlukan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mengatasi inflasi pangan akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
FAQ:
-
Apa yang dimaksud dengan inflasi volatile food?
Inflasi volatile food adalah kenaikan harga komoditas pangan yang rentan terhadap fluktuasi musiman atau gangguan cuaca, seperti cabai merah, bawang merah, dan telur ayam. -
Mengapa inflasi volatile food meningkat di Indonesia?
Kenaikan inflasi volatile food disebabkan oleh gangguan cuaca yang mengurangi hasil panen dan mengganggu pasokan komoditas pangan. -
Bagaimana pemerintah mengatasi inflasi volatile food?
Pemerintah mengandalkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan dan menekan kenaikan harga. -
Apakah perubahan iklim memengaruhi inflasi pangan secara global?
Ya, perubahan iklim telah menyebabkan kenaikan harga pangan di berbagai negara, seperti kenaikan harga kakao di Afrika dan kopi di Brasil. -
Apa dampak inflasi volatile food terhadap masyarakat?
Inflasi volatile food dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, yang sering kali paling terdampak oleh kenaikan harga pangan.
Tag:
InflasiVolatilFood #CuacaEkstrem #HargaPangan #BankIndonesia #InflasiPangan #PerubahanIklim #GNPIP #BiayaHidup #StabilitasEkonomi
- Penulis: radarekonomi



Saat ini belum ada komentar