Breaking News
light_mode
Beranda » Umum » Bantah Status DPO, Amri Alias Nunung Siapkan Laporan ke Cyber Crime Polda Sumut

Bantah Status DPO, Amri Alias Nunung Siapkan Laporan ke Cyber Crime Polda Sumut

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Sab, 29 Agu 2026
  • visibility 42
  • comment 0 komentar

Radarekonomi.com, Sumatra Utara – Isu liar yang menuding Amri alias Nunung sebagai buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dipastikan merupakan hoaks dan fitnah menyesatkan. Kuasa hukum tegas membantah narasi provokatif tersebut dan siap membawa kasus penyebaran berita bohong ini ke jalur hukum.

Kuasa hukum Amri menegaskan bahwa kliennya adalah warga negara yang taat hukum dan tidak pernah tersangkut status DPO dari instansi mana pun.

Polres Tanjungbalai maupun Polda Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan Surat DPO atas nama Amri alias Nunung.

Saat narasi hoaks beredar di media sosial, Amri sedang berada di tengah keramaian menyaksikan pertandingan sepak bola di kawasan Teluk Nibung. Hal ini membuktikan bahwa kliennya beraktivitas secara terbuka tanpa ada upaya persembunyian diri.

Diduga Aksi Balas Dendam dan Giring Opini

Pihak kuasa hukum menilai penyebaran narasi bohong ini diduga kuat memiliki motif terselubung untuk memprovokasi serta merusak nama baik kliennya.

Berdasarkan analisis tim hukum, kemunculan isu ini disinyalir berkaitan erat dengan tensi pasca pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum kepolisian Polda Sumut berinisial Kompol DK.

 

Dugaan aksi balas dendam yang melibatkan pihak-pihak tertentu ini dinilai sudah menjadi rahasia umum di wilayah Kota Tanjungbalai.

 

Tindakan mencatut nama institusi kepolisian demi menyebarkan disinformasi tidak bisa ditoleransi. Untuk menjaga integritas dan memulihkan nama baik Amri alias Nunung, tim kuasa hukum mengambil langkah hukum defensif yang terukur dengan menyusun berkas bukti digital terhadap sejumlah akun media sosial penyebar hoaks.

 

Dalam waktu dekat kuasa hukum akan melaporkan pemilik akun-akun yang tidak bertanggung jawab tersebut ke Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik.

Masyarakat dan warganet diimbau untuk lebih bijak, tidak mudah terprovokasi, serta menyaring setiap informasi di media sosial sebelum membagikannya. Tim Red

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apa Saja Jenis Laporan Keuangan yang Umum Digunakan?

    Apa Saja Jenis Laporan Keuangan yang Umum Digunakan?

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Dalam dunia bisnis, laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Jika kamu sering bertanya “laporan keuangan ada berapa”, maka artikel ini akan menjawabnya dengan detail dan jelas. Pendahuluan Laporan […]

  • Waktu Terbaik untuk Menukar Uang Baru dan Tips Menghindari Penipuan

    Waktu Terbaik untuk Menukar Uang Baru dan Tips Menghindari Penipuan

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Pada setiap tahunnya, menjelang hari raya seperti Lebaran, masyarakat Indonesia mulai mempersiapkan kebutuhan keuangan mereka. Salah satu hal yang sering dilakukan adalah menukar uang kertas lama dengan uang baru dalam pecahan kecil. Ini tidak hanya untuk keperluan belanja, tetapi juga biasanya digunakan sebagai “angpau” atau THR bagi keluarga dan kerabat. Tahun ini, Bank Indonesia (BI) […]

  • Realisasi Investasi Hilirisasi Mineral: Dampak pada Struktur Neraca Pembayaran Indonesia

    Realisasi Investasi Hilirisasi Mineral: Dampak pada Struktur Neraca Pembayaran Indonesia

    • calendar_month Sen, 3 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 346
    • 0Komentar

    Indonesia terus memperkuat struktur neraca pembayaran melalui realisasi investasi hilirisasi mineral yang semakin signifikan. Berbagai data dan laporan menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mineral mencapai angka yang mengesankan, baik dalam skala tahunan maupun triwulan. […]

  • Daya Beli Masyarakat Tetap Resilien di Tengah Tekanan Harga Pangan

    Daya Beli Masyarakat Tetap Resilien di Tengah Tekanan Harga Pangan

    • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 415
    • 0Komentar

    Di tengah kenaikan harga pangan yang terus berlangsung, daya beli masyarakat Indonesia masih menunjukkan tanda-tanda ketahanan. Meskipun inflasi mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada Juli 2022, sejumlah pelaku usaha dan masyarakat tetap berupaya mempertahankan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, sayuran, dan minyak […]

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Pembayaran Upah Minimum: Apa yang Harus Diketahui

    Pemerintah Perketat Pengawasan Pembayaran Upah Minimum: Apa yang Harus Diketahui

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 328
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika ekonomi dan kebijakan tenaga kerja yang terus berkembang, pemerintah Indonesia kembali memperkuat pengawasan terhadap pembayaran upah minimum. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keadilan bagi pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan berbagai regulasi dan mekanisme yang diterapkan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak para buruh serta memastikan bahwa […]

  • Infrastruktur Politik Indonesia

    Infrastruktur Politik Indonesia

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Ini Dia yang Bukan Termasuk Infrastruktur Politik Indonesia Dalam dunia politik, infrastruktur politik memainkan peran penting sebagai fondasi yang mendukung proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia, infrastruktur politik mencakup berbagai elemen seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam menyampaikan aspirasi rakyat serta membentuk kebijakan negara. Namun, tidak semua lembaga […]

expand_less