Jelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY, memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga. Upaya ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID DIY bertema “Evaluasi Inflasi Tahun 2025 serta Persiapan Pemerintah Daerah DIY dalam Menghadapi HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026” yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa (11/11/2025).

Kehadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-DIY, anggota TPID kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi potensi inflasi musiman.

Baca Juga:

Inflasi DIY pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,42% (mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 2,90% (yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5% ±1%. Namun, pemerintah tetap waspada karena adanya tekanan inflasi dari komoditas seperti cabai, beras, dan bawang yang mulai mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.

Untuk menghadapi potensi risiko inflasi jelang Nataru, BI DIY bersama TPID menyiapkan langkah konkret melalui kerangka kerja 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan pemantauan pasokan dan harga pangan, optimalisasi peran BUMD dan Bulog, serta penguatan gerakan sosial yang melibatkan ASN dan masyarakat dalam menyerap kelebihan pasokan pangan lokal.

Sultan HB X dalam arahannya menekankan pentingnya pemetaan daerah surplus produksi untuk menjaga harga di tingkat petani. Ia juga meminta agar laporan hasil HLM TPID dari kabupaten/kota dibuat dalam format yang seragam agar mudah dianalisis. “Ketersediaan stok pangan harus diatur dengan cermat agar tidak menumpuk menjelang panen berikutnya. Kita perlu memastikan distribusi berjalan baik, terutama saat permintaan meningkat pada akhir tahun,” ujar Sultan.

Selain menjaga keseimbangan pasokan dan harga, Gubernur juga menekankan pentingnya peran BUMD dalam memperkuat distribusi dan memastikan ketersediaan komoditas strategis. Kolaborasi antar daerah diharapkan semakin intensif untuk memperkuat rantai pasok pangan lintas wilayah, terutama mengingat posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata dengan permintaan pangan yang tinggi.

Dalam forum tersebut, inovasi pengendalian inflasi berbasis sosial seperti program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) juga menjadi sorotan. Program ini diperluas tidak hanya bagi pedagang pasar, tetapi juga guru dan siswa SMA agar kesadaran menjaga kestabilan harga tumbuh sejak dini. Program ini dinilai efektif membangun partisipasi publik dalam menjaga inflasi daerah tetap terkendali.

Melalui penguatan sinergi lintas lembaga, implementasi kerangka 4K, dan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025, BI DIY dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga laju inflasi agar tetap stabil di kisaran target 2,5% ±1%. Langkah kolektif ini menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat DIY tetap terjaga di tengah momentum akhir tahun yang identik dengan peningkatan konsumsi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengimbau pemerintah untuk menjaga pasokan dan distribusi pangan strategis jelang momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, supaya inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Dia menjelaskan, sejumlah komoditas pangan telah menunjukkan tekanan musiman menjelang Natal dan tahun baru, di antaranya seperti cabai, beras, dan bawang, yang mulai mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.

Permintaan terhadap telur dan daging ayam memperlihatkan peningkatan, yang diharapkan menjadi efek dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Yusuf mengingatkan, efek program ini terhadap inflasi perlu dilihat secara hati-hati. Pasalnya, program belum terealisasi penuh dan relatif masih terbatas di sejumlah daerah, sehingga dampaknya terhadap harga sejauh ini belum terlalu besar.

Bank Indonesia (BI) memprediksi tekanan inflasi di Sumatera Selatan (Sumsel) di momen hari besar keagamaan (HKBN) seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 masih akan mengalami kenaikan. Hal ini diprediksi dengan kondisi sejumlah harga pangan yang bergejolak menjelang momen libur panjang dan Nataru 2026. Menurut Kepala BI Sumsel Bambang Pramono, tekanan juga berpotensi berasal dari komoditas volatile food, mengingat periode musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang dapat memengaruhi produktivitas.

Selain itu, BI Sumsel terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4). TPID Sumatera Selatan secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memastikan bahwa inflasi di Indonesia tetap terkendali, khususnya menjelang momen Nataru 2026. Kesiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

FAQ:

1. Apa yang dimaksud dengan inflasi musiman?

Inflasi musiman merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara berkala, biasanya karena permintaan yang meningkat atau pasokan yang terbatas selama masa tertentu, seperti menjelang liburan atau perayaan besar.

2. Bagaimana pemerintah mengantisipasi inflasi musiman?

Pemerintah mengantisipasi inflasi musiman melalui berbagai langkah, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memantau pasokan dan harga pangan, serta melakukan program pengendalian inflasi berbasis sosial.

3. Apa manfaat dari kerangka kerja 4K dalam pengendalian inflasi?

Kerangka kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan komoditas strategis, terutama menjelang momen tertentu seperti Nataru.

4. Apa peran BUMD dalam pengendalian inflasi?

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berperan dalam memperkuat distribusi dan memastikan ketersediaan komoditas strategis, terutama di daerah-daerah yang memiliki permintaan tinggi.

5. Bagaimana masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam pengendalian inflasi?

Masyarakat dapat berkontribusi dengan mengikuti program sosial seperti MRANTASI, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan.

Tag:

PemerintahAntisipasiInflasiMusiman #Nataru2026 #InflasiDIY #PengendalianInflasi #BIIndonesia #TPIDDY #PanganStrategis #InflasiNasional #KomoditasPangan #Kerangka4K