Dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang semakin dinamis, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kewaspadaan terhadap risiko downside. Rapat berkala KSSK II tahun 2025 yang diadakan pada 17 April 2025 menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dan pengambilan kebijakan yang efektif guna menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan dalam negeri. Dengan kondisi ketidakpastian yang meningkat akibat dinamika kebijakan tarif AS dan eskalasi perang dagang, langkah-langkah proaktif diperlukan agar Indonesia tetap mampu bertahan dan bahkan tumbuh secara berkelanjutan.

Ketidakpastian Global Mengancam Pertumbuhan Ekonomi

Pada triwulan I-2025, ketidakpastian perekonomian global meningkat, terutama karena kebijakan tarif impor Pemerintah Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini tidak hanya memicu perang tarif, tetapi juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS, Tiongkok, dan ekonomi global secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan tersebut mendorong perilaku risk aversion pemilik modal, sehingga menyebabkan penurunan yield US Treasury dan pelemahan indeks mata uang dolar AS (DXY). Aliran modal dunia bergeser dari AS ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas, sementara aliran keluar modal dari negara berkembang masih berlanjut, memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uang negara-negara tersebut.

Menurut World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke level 2,8% pada 2025 dan 3,0% pada 2026. Angka ini turun masing-masing 0,5 percentage points (pp) dan 0,3 pp dibandingkan proyeksi Januari 2025. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga direvisi ke 4,7% (-0,4 pp) untuk 2025, namun penurunan tersebut tergolong moderat dibandingkan negara lain seperti Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), Filipina (-0,6 pp), dan Meksiko (-1,7 pp).

Upaya KSSK dalam Memitigasi Risiko

Untuk menghadapi risiko downside yang semakin tinggi, KSSK telah menyepakati beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan lembaga-lembaga anggota KSSK. Hal ini dilakukan dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor-faktor risiko global sekaligus memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.

Selain itu, KSSK juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam merespons dinamika ekonomi global. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian

Meski menghadapi tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tetap positif. Konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Selain itu, keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

Investasi swasta masih baik didukung keyakinan produsen yang tecermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif. Investasi, khususnya non bangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana tecermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat. Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor non-migas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga

Stabilitas sistem keuangan (SSK) tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. BI terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-stability and growth).

Sementara itu, kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (pro-growth). BI juga terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi NDF di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Peran OJK dan LPS dalam Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan pada Maret 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,16 persen yoy menjadi Rp 7.908,4 triliun, didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,36 persen yoy dan diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 9,32 persen yoy.

Di sisi lain, LPS terus memastikan SSK dan kinerja ekonomi nasional tetap terjaga melalui program penjaminan simpanan yang kredibel dan resolusi bank yang efektif. Pemantauan cakupan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan terus dilakukan agar sejalan dengan arah suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional.

Kesimpulan

KSSK sepakat untuk memperkuat kewaspadaan terhadap risiko downside sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional. Dengan koordinasi yang kuat antarlembaga dan kebijakan yang proaktif, Indonesia siap menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, BI, OJK, dan LPS menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas dan memperkuat daya tahan ekonomi dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Tagging:

KSSK #StabilitasSistemKeuangan #RisikoDownside #EkonomiIndonesia #PertumbuhanEkonomi #BankIndonesia #OJK #LPS

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan risiko downside?

Risiko downside merujuk pada kemungkinan adanya penurunan atau kerugian yang bisa terjadi akibat faktor-faktor eksternal atau internal, seperti ketidakpastian pasar keuangan, perang dagang, atau perubahan kebijakan.

2. Bagaimana KSSK bekerja dalam menjaga stabilitas sistem keuangan?

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Mereka bekerja sama untuk memastikan koordinasi dan kebijakan yang efektif dalam menghadapi risiko dan menjaga stabilitas ekonomi.

3. Apa peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah?

Bank Indonesia memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar luar negeri dan pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

4. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di tengah ketidakpastian global, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang stabil.

5. Apa yang dilakukan OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan?

OJK memantau perkembangan pasar saham, mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar, dan melakukan perlindungan konsumen melalui berbagai inisiatif.