BKPM dan Pemda NTT Kolaborasi Tingkatkan Wirausaha dan Hilirisasi Ekonomi
- account_circle radarekonomi
- calendar_month Sel, 4 Agu 2026
- visibility 128
- comment 0 komentar
Dalam upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan hilirisasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan peluang usaha yang lebih inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari produk lokal melalui proses hilirisasi.
Kolaborasi antara BKPM dan Pemda NTT tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat dalam rantai pasok industri. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis risiko dan digitalisasi, pihak terkait berupaya memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, workshop, dan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB), BKPM dan Pemda NTT telah membuka jalan bagi para pelaku usaha disabilitas untuk meraih legalitas dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa semua warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi.
Salah satu inisiatif penting adalah pendataan pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha disabilitas untuk mengajukan perizinan secara daring, tanpa biaya, dan dengan prosedur yang lebih cepat. Selain itu, pemberian NIB menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menjaga legalitas usaha, sehingga pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan, kemitraan, dan peluang-peluang lainnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa hasil produksi pelaku usaha disabilitas terserap di pasar domestik. Dengan kemitraan dengan BUMD, sektor perhotelan, dan ritel modern, pelaku usaha disabilitas akan memiliki akses yang lebih baik ke pasar lokal. Hal ini juga mendukung program “Beli NTT” yang bertujuan untuk memperluas konsumsi produk lokal.
Selain itu, BKPM dan Pemda NTT juga fokus pada penguatan daya saing UMKM disabilitas melalui fasilitasi sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan kemitraan dengan usaha besar. Dengan demikian, produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha disabilitas dapat menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. Pelaku usaha disabilitas kini dapat mengakses berbagai layanan perizinan dengan lebih mudah, termasuk sertifikasi halal dan SNI Bina UMK.
Kepala Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari semangat Asta Cita dan amanat undang-undang. Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara dalam dunia usaha.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga menegaskan bahwa NTT akan terus menggerakkan inisiatif-inisiatif yang berorientasi pada hilirisasi dan inklusi. Salah satunya adalah program “one village/kelurahan one product”, yang bertujuan untuk meningkatkan kelas usaha dan memperluas jaringan pemasaran melalui rantai pasok sektor pariwisata, perhotelan, agribisnis, dan perdagangan.
Dengan kerja sama yang kuat antara BKPM dan Pemda NTT, diharapkan NTT dapat menjadi contoh dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Proses hilirisasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari produk lokal, tetapi juga memberdayakan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini sering kali diabaikan dalam pembangunan ekonomi.
Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting dalam memenuhi target pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan yang berbasis risiko dan digitalisasi, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha disabilitas di NTT memiliki peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BKPM dan Pemda NTT akan terus melakukan koordinasi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta perluasan kemitraan antara pelaku usaha disabilitas dengan pelaku usaha besar dan menengah. Dengan demikian, diharapkan kelas usaha dan jaringan pemasaran dapat ditingkatkan secara signifikan.
Dengan kolaborasi yang solid dan komitmen yang kuat, NTT siap menjadi contoh dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku usaha disabilitas di NTT tidak hanya memiliki kesempatan yang sama, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.
- Penulis: radarekonomi
Saat ini belum ada komentar