Breaking News
light_mode
Beranda » Perbankan » Panduan Lengkap Pengajuan Link Eform BRI UMKM Tahap 3 Tahun 2021

Panduan Lengkap Pengajuan Link Eform BRI UMKM Tahap 3 Tahun 2021

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Jum, 16 Jan 2026
  • visibility 286
  • comment 0 komentar

Dalam rangka mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank BRI menyelenggarakan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Salah satu mekanisme utama dalam pengajuan bantuan ini adalah melalui link eform bri umkm 2021 tahap 3. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap untuk memahami proses pengajuan, syarat, dan langkah-langkah pencairan dana BPUM.

Proses Pencairan BPUM di Bank BRI

Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan bantuan, penting untuk memahami bahwa setiap penerima akan menerima dana sebesar Rp 1,2 juta. Bantuan ini ditujukan khusus kepada pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses kredit dari perbankan atau belum terdaftar dalam program pembiayaan lainnya. Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah situasi yang masih dinamis akibat pandemi.

Untuk memastikan keberhasilan pengajuan, pelaku UMKM dapat melakukan pengecekan status penerima melalui situs resmi eform.bri.co.id/bpum. Proses pengecekan ini sangat sederhana dan bisa dilakukan secara online. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Akses laman eform.bri.co.id/bpum.
  2. Masukkan nomor KTP dan kode verifikasi.
  3. Klik tombol “Proses Inquiry”.
  4. Jika terdaftar sebagai penerima, Anda akan menerima notifikasi di layar.
  5. Jika sudah terdaftar, pelaku UMKM bisa langsung melakukan reservasi pencairan melalui sistem BPUM Reservation System.

Syarat Mendapatkan Bantuan BPUM

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM dapat menerima bantuan BPUM. Pertama, penerima harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki KTP elektronik. Kedua, pelaku usaha tidak boleh termasuk dalam kategori ASN, anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD. Ketiga, pelaku usaha tidak sedang menerima kredit usaha mikro (KUR) dari perbankan. Terakhir, pelaku usaha harus memiliki surat usulan calon penerima BPUM yang disahkan oleh aparat desa setempat.

Setelah memenuhi syarat tersebut, pelaku UMKM bisa melakukan reservasi pencairan melalui eform.bri.co.id/bpum. Langkah-langkahnya cukup mudah, yaitu dengan mengisi formulir yang tersedia, memilih Unit Kerja Operasional (UKO) sesuai lokasi, dan menentukan jadwal antrean. Setelah itu, nasabah akan menerima nomor referensi yang harus disimpan. Nomor ini sangat penting karena digunakan saat datang ke UKO untuk mencairkan dana.

Proses Pengajuan BPUM via Eform BRI

Salah satu keuntungan dari penggunaan eform bri umkm 2021 tahap 3 adalah kemudahan dan efisiensi dalam proses pengajuan. Pelaku UMKM tidak perlu datang langsung ke bank untuk melakukan pendaftaran, sehingga mengurangi risiko antrean dan waktu yang dibutuhkan. Selain itu, informasi tentang status penerima dan jadwal pencairan bisa dilihat secara real-time, sehingga memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha.

Pemerintah juga telah menargetkan sebanyak 12,8 juta penerima selama tahun 2021. Dengan demikian, pelaku UMKM yang belum menerima bantuan bisa segera melakukan pengecekan dan pengajuan melalui link eform bri umkm 2021 tahap 3. Jangan lupa, jika ada keluarga atau kerabat yang belum terdaftar, mereka bisa mendaftarkan diri ke dinas koperasi setempat.

Dengan adanya program BPUM, pemerintah berharap dapat membantu pelaku UMKM untuk bangkit dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Melalui penggunaan eform bri umkm 2021 tahap 3, proses pengajuan dan pencairan dana menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Semoga panduan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh bantuan yang sangat dibutuhkan.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penunjukan Plh Sekda Kota Medan Disorot, Adi Warman Lubis Pertanyakan Komitmen terhadap Sistem Merit

    Penunjukan Plh Sekda Kota Medan Disorot, Adi Warman Lubis Pertanyakan Komitmen terhadap Sistem Merit

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Radarekonomi.com, Medan – Penunjukan Erfin Fachrurrazi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan mendapat sorotan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pagar UNRI Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia. Adi Warman Lubis menilai, meskipun jabatan Plh Sekda bersifat sementara, keputusan tersebut tetap […]

  • Dari Banten untuk Indonesia, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki Bacakan Pancasila di HUT ke-81 RI

    Dari Banten untuk Indonesia, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki Bacakan Pancasila di HUT ke-81 RI

    • calendar_month Sen, 17 Agu 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Radarekonomi.com, SERANG – Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Senin (17/08). Dalam upacara tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki turut mengambil bagian penting dengan bertindak sebagai pembaca Pancasila, sebagai simbol […]

  • Cara Membuat Proposal Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur yang Efektif dan Menarik

    Cara Membuat Proposal Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur yang Efektif dan Menarik

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Pembangunan infrastruktur adalah salah satu pilar penting dalam memajukan suatu wilayah. Namun, kebutuhan dana untuk mewujudkan proyek ini sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, membuat proposal bantuan dana pembangunan infrastruktur yang baik menjadi langkah krusial agar usulan Anda bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan struktur yang jelas dan informasi yang akurat, proposal bisa […]

  • Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membayar Pajak Mobil di Indonesia

    Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membayar Pajak Mobil di Indonesia

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 396
    • 0Komentar

    Membayar pajak mobil adalah kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Proses ini tidak hanya penting untuk menjaga legalitas kendaraan, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Namun, banyak pemilik kendaraan masih belum memahami secara lengkap syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai syarat bayar pajak mobil […]

  • Kenaikan Biaya Bahan Baku: Dampak pada Margin Keuntungan Industri Manufaktur

    Kenaikan Biaya Bahan Baku: Dampak pada Margin Keuntungan Industri Manufaktur

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 603
    • 0Komentar

    Di tengah dinamika perekonomian yang terus berubah, kenaikan biaya bahan baku menjadi isu utama yang mengancam keberlangsungan industri manufaktur di Indonesia. Harga bahan baku yang melonjak secara signifikan tidak hanya memengaruhi struktur biaya produksi, tetapi juga berdampak langsung pada margin keuntungan perusahaan. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang lebih cermat dan strategi adaptasi yang tepat agar […]

  • Kontribusi Investasi Terbesar dari Sektor Mineral Mencapai Rp97,60 Triliun

    Kontribusi Investasi Terbesar dari Sektor Mineral Mencapai Rp97,60 Triliun

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Perekonomian Indonesia terus menunjukkan tanda-tanda penguatan, khususnya dalam hal realisasi investasi. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan adalah sektor mineral. Berdasarkan data terbaru, kontribusi investasi terbesar berasal dari sektor ini dengan angka mencapai Rp97,60 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi indikator positif bagi perekonomian nasional. Peningkatan ini tidak hanya terjadi secara […]

expand_less