Breaking News
light_mode
Beranda » Pajak » Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membayar Pajak Motor di Indonesia

Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membayar Pajak Motor di Indonesia

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
  • visibility 348
  • comment 0 komentar

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kewajiban wajib bagi setiap pemilik kendaraan bermotor, termasuk motor. Di Indonesia, proses pembayaran pajak motor kini semakin mudah berkat adanya layanan digital seperti aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Namun, sebelum bisa melakukan pembayaran secara online, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan.

Registrasi Akun di Aplikasi SIGNAL

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah registrasi akun di aplikasi SIGNAL. Pengguna perlu mengunduh aplikasi tersebut melalui ponsel dengan sistem operasi Android atau iOS. Setelah itu, isikan data pribadi seperti NIK, nama sesuai eKTP, alamat email, nomor handphone, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Selanjutnya, unggah foto KTP dan lakukan verifikasi biometric wajah dengan swafoto. Terakhir, masukkan kode OTP yang dikirimkan via SMS dan klik link verifikasi yang dikirimkan ke email.

Pendaftaran Kendaraan di Aplikasi SIGNAL

Setelah akun terdaftar, langkah berikutnya adalah mendaftarkan kendaraan. Pemilik kendaraan dapat memilih menu “Tambah Data Kendaraan Bermotor” dan memasukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) serta 5 digit terakhir nomor rangka. Jika kendaraan milik orang lain, pengguna perlu memasukkan nama pemilik, NIK, dan mengunggah foto KTP. Proses ini penting karena akan digunakan untuk menghitung besaran pajak dan biaya lainnya.

Persyaratan Dokumen yang Dibutuhkan

Selain registrasi dan pendaftaran kendaraan, pemilik kendaraan juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen utama yang dibutuhkan adalah fotokopi STNK dan BPKB. Jika kendaraan sedang dalam proses pengurusan, maka diperlukan surat keterangan dari pihak terkait. Selain itu, pemilik kendaraan juga perlu membawa KTP asli dan fotokopi saat mengurus pajak lima tahunan di kantor Samsat jika tidak menggunakan layanan online.

Besaran Biaya yang Harus Dibayarkan

Besaran pajak motor tergantung pada jenis kendaraan dan usia kendaraan. Untuk pajak lima tahunan, biaya yang dikenakan antara lain: ganti STNK, ganti plat nomor, penerbitan BPKB baru, pajak kendaraan, dan SWDKLLJ. Contohnya, ganti STNK untuk kendaraan roda dua atau tiga sebesar Rp 100.000, sedangkan SWDKLLJ untuk kendaraan roda dua di atas 250 cc sebesar Rp 80.000. Besaran biaya tersebut bisa dicek melalui aplikasi SIGNAL.

Proses Pembayaran Pajak Motor

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran pajak melalui aplikasi SIGNAL. Prosesnya dimulai dengan membuka aplikasi, klik notifikasi “Lanjut Proses Pembayaran”, generate kode bayar, pilih bank, dan lanjutkan hingga pembayaran selesai. Kode bayar hanya berlaku selama 2 jam, jadi pastikan proses pembayaran dilakukan tepat waktu.

Dengan adanya layanan digital seperti aplikasi SIGNAL, proses pembayaran pajak motor kini lebih efisien dan hemat waktu. Namun, pemilik kendaraan tetap harus memenuhi beberapa syarat agar proses pembayaran berjalan lancar. Dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan serta transportasi umum.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HAK JAWAB  KLARIFIKASI RESMI ATAS PEMBERITAAN

    HAK JAWAB KLARIFIKASI RESMI ATAS PEMBERITAAN

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 262
    • 0Komentar

    “Komite Pemuda Rokan Hilir Meminta kepada Bupati Rokan Hilir untuk Mencopot Kadis Dinkes Diduga Bermental Korupsi” Radarekonomi.com, Rokan Hilir, 17 Februari 2026 – Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan di beberapa media online yang memuat pernyataan Basaruddin selaku Ketua Komite Pemuda Rokan Hilir (KPR) mengenai tuduhan terhadap Afrida S.Kep., SKM., M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, […]

  • Pengertian dan Penerapan Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

    Pengertian dan Penerapan Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, yang berlangsung antara tahun 1957 hingga 1965, pemerintah mengambil peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur perekonomian nasional, serta membentuk fondasi bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Demokrasi Terpimpin diperkenalkan oleh Presiden Sukarno sebagai upaya untuk mengatasi […]

  • Pengertian dan Cara Membuat Jurnal Umum Perusahaan Dagang yang Akurat

    Pengertian dan Cara Membuat Jurnal Umum Perusahaan Dagang yang Akurat

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 364
    • 0Komentar

    Jurnal umum perusahaan dagang adalah salah satu komponen penting dalam sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis. Dengan jurnal ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dicatat secara akurat dan sistematis, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Apa Itu Jurnal Umum Perusahaan Dagang? Jurnal umum adalah buku […]

  • Cara Cek Penerima Bantuan UMKM Tahap 3 yang Tepat dan Mudah

    Cara Cek Penerima Bantuan UMKM Tahap 3 yang Tepat dan Mudah

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 336
    • 0Komentar

    Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program bantuan. Salah satunya adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang menjadi salah satu bentuk stimulus untuk membantu para pelaku usaha menghadapi tantangan ekonomi. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak masyarakat yang mencari informasi tentang cara cek umkm tahap 3 […]

  • Bank Indonesia Melonggarkan Kebijakan Makroprudensial Kredit Properti: Apa Artinya bagi Pasar?

    Bank Indonesia Melonggarkan Kebijakan Makroprudensial Kredit Properti: Apa Artinya bagi Pasar?

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Di tengah upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) mengumumkan perpanjangan sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satu kebijakan yang diperpanjang adalah uang muka kredit properti sebesar 0%, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024. Keputusan ini menandai langkah strategis BI untuk mendorong pertumbuhan kredit dan memperkuat sektor properti. Gubernur […]

  • Cara Penerapan Monopoli Perdagangan VOC di Indonesia dan Dampaknya

    Cara Penerapan Monopoli Perdagangan VOC di Indonesia dan Dampaknya

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 518
    • 0Komentar

    Di tengah sejarah panjang penjajahan Belanda, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam mengatur perdagangan di Nusantara. Monopoli perdagangan VOC di Indonesia diberlakukan antara lain dengan cara membangun benteng-benteng strategis, menguasai pelabuhan penting, serta menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan aturan dagang. Meski awalnya dibentuk sebagai perusahaan dagang, VOC justru menjadi negara […]

expand_less