Breaking News
light_mode
Beranda » Pajak » Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membayar Pajak Motor di Indonesia

Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membayar Pajak Motor di Indonesia

  • account_circle radarekonomi
  • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
  • visibility 347
  • comment 0 komentar

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kewajiban wajib bagi setiap pemilik kendaraan bermotor, termasuk motor. Di Indonesia, proses pembayaran pajak motor kini semakin mudah berkat adanya layanan digital seperti aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Namun, sebelum bisa melakukan pembayaran secara online, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan.

Registrasi Akun di Aplikasi SIGNAL

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah registrasi akun di aplikasi SIGNAL. Pengguna perlu mengunduh aplikasi tersebut melalui ponsel dengan sistem operasi Android atau iOS. Setelah itu, isikan data pribadi seperti NIK, nama sesuai eKTP, alamat email, nomor handphone, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Selanjutnya, unggah foto KTP dan lakukan verifikasi biometric wajah dengan swafoto. Terakhir, masukkan kode OTP yang dikirimkan via SMS dan klik link verifikasi yang dikirimkan ke email.

Pendaftaran Kendaraan di Aplikasi SIGNAL

Setelah akun terdaftar, langkah berikutnya adalah mendaftarkan kendaraan. Pemilik kendaraan dapat memilih menu “Tambah Data Kendaraan Bermotor” dan memasukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) serta 5 digit terakhir nomor rangka. Jika kendaraan milik orang lain, pengguna perlu memasukkan nama pemilik, NIK, dan mengunggah foto KTP. Proses ini penting karena akan digunakan untuk menghitung besaran pajak dan biaya lainnya.

Persyaratan Dokumen yang Dibutuhkan

Selain registrasi dan pendaftaran kendaraan, pemilik kendaraan juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen utama yang dibutuhkan adalah fotokopi STNK dan BPKB. Jika kendaraan sedang dalam proses pengurusan, maka diperlukan surat keterangan dari pihak terkait. Selain itu, pemilik kendaraan juga perlu membawa KTP asli dan fotokopi saat mengurus pajak lima tahunan di kantor Samsat jika tidak menggunakan layanan online.

Besaran Biaya yang Harus Dibayarkan

Besaran pajak motor tergantung pada jenis kendaraan dan usia kendaraan. Untuk pajak lima tahunan, biaya yang dikenakan antara lain: ganti STNK, ganti plat nomor, penerbitan BPKB baru, pajak kendaraan, dan SWDKLLJ. Contohnya, ganti STNK untuk kendaraan roda dua atau tiga sebesar Rp 100.000, sedangkan SWDKLLJ untuk kendaraan roda dua di atas 250 cc sebesar Rp 80.000. Besaran biaya tersebut bisa dicek melalui aplikasi SIGNAL.

Proses Pembayaran Pajak Motor

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran pajak melalui aplikasi SIGNAL. Prosesnya dimulai dengan membuka aplikasi, klik notifikasi “Lanjut Proses Pembayaran”, generate kode bayar, pilih bank, dan lanjutkan hingga pembayaran selesai. Kode bayar hanya berlaku selama 2 jam, jadi pastikan proses pembayaran dilakukan tepat waktu.

Dengan adanya layanan digital seperti aplikasi SIGNAL, proses pembayaran pajak motor kini lebih efisien dan hemat waktu. Namun, pemilik kendaraan tetap harus memenuhi beberapa syarat agar proses pembayaran berjalan lancar. Dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan serta transportasi umum.

  • Penulis: radarekonomi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengertian dan Dampak Kebijakan Ekonomi Orde Baru di Indonesia

    Pengertian dan Dampak Kebijakan Ekonomi Orde Baru di Indonesia

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 373
    • 0Komentar

    Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Kebijakan ekonomi Orde Baru menjadi salah satu faktor penting yang membawa Indonesia pada fase pertumbuhan stabil, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan produksi pangan. Meski begitu, kebijakan ini juga memiliki sisi negatif yang akhirnya memicu krisis ekonomi besar […]

  • Apa Saja yang Tidak Termasuk dalam Kekuatan Ekonomi Digital Indonesia?

    Apa Saja yang Tidak Termasuk dalam Kekuatan Ekonomi Digital Indonesia?

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat, menjadikannya sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Dengan nilai penjualan atau Gross Merchandise Value (GMV) yang diperkirakan mencapai 90 miliar dollar AS pada tahun 2024, dan akan meningkat menjadi hampir 100 miliar dollar AS pada 2025, ekonomi digital Indonesia memperkuat posisinya sebagai pasar terbesar […]

  • Pengertian dan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

    Pengertian dan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 338
    • 0Komentar

    Di tengah perjalanan sejarah bangsa Indonesia, masa demokrasi terpimpin menjadi salah satu periode yang penuh dengan dinamika politik dan ekonomi. Masa ini berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, dipimpin oleh Presiden Soekarno. Salah satu aspek penting dalam masa ini adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Artikel ini akan membahas […]

  • Maskapai Wajib Melaporkan Transaksi PPN DTP ke DJP Paling Lambat April 2026: Panduan Lengkap

    Maskapai Wajib Melaporkan Transaksi PPN DTP ke DJP Paling Lambat April 2026: Panduan Lengkap

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 343
    • 0Komentar

    Di tengah perubahan regulasi pajak yang semakin dinamis, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan aturan penting terkait pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh maskapai penerbangan. Aturan ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 yang berlaku sejak Maret 2025. Salah satu ketentuan utama dalam PMK tersebut adalah kewajiban maskapai untuk melaporkan transaksi PPN […]

  • Bisnis Konstruksi Menghadapi Kenaikan Harga Material Utama: Strategi Mengatasi Tantangan

    Bisnis Konstruksi Menghadapi Kenaikan Harga Material Utama: Strategi Mengatasi Tantangan

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 404
    • 0Komentar

    Dalam dunia konstruksi, harga material bangunan merupakan salah satu aspek yang paling krusial. Mengetahui harga terbaru dari berbagai material tidak hanya penting bagi kontraktor dan pembangun rumah, tetapi juga bagi masyarakat umum yang sedang merencanakan pembangunan atau renovasi rumah mereka. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi anggaran proyek secara signifikan, dan ketidakpastian dalam harga dapat mengakibatkan biaya […]

  • Nilai pasar saham pengertian cara menghitung investor

    Nilai pasar saham pengertian cara menghitung investor

    • calendar_month Ming, 4 Jan 2026
    • account_circle radarekonomi
    • visibility 393
    • 0Komentar

    Pengertian dan Cara Menghitung Nilai Pasar Saham yang Perlu Diketahui Investor Investor pemula sering kali bingung antara nilai intrinsik dan nilai pasar saham. Meskipun keduanya saling berkaitan, perbedaan mendasar terletak pada cara mereka dihitung dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Nilai pasar saham adalah harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, sementara […]

expand_less